gubernur dki jakarta joko widodo menungkapkan kiranya penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tidak akan ditandatangani dengan dirinya.
tinggal buat surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang akan tandatangan bisa sekretaris daerah (sekda) bisa kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), tutur jokowi di balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta dijadikan penanggungjawab, berdasarkan jokowi, dilaksanakan agar pengawasan lebih tidak sulit. terlebih, kepala bappeda, sarwo handayani, juga merupakan salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau saya kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris selama sini, katanya.
Informasi Lainnya:
jokowi memastikan bahwa pengalihan tanggungjawab ini tak hendak mengganggu proses launching dan segera diselenggarakan.
sementara itu, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat itu sudah dijelaskan oleh karenanya pihak pemprov dki jakarta tidak perlu takut.
ada beberapa peraturan yang sudah diperbaharui oleh karenanya mampu menjalankan usaha supaya kita merevisi apa tatacara agar merumuskan surat di atas tersebut, papar mahendra.
mahendra meneruskan bahwa peraturan yang berubah setelah itu pasti mau disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal untuk menjadi penanggungjawab, katanya.